NEWSENERGI.COM – Pertamina Patra Niaga memperkuat langkah pengamanan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global yang mulai berdampak terhadap rantai pasok minyak mentah dunia.
Langkah pengamanan pasokan energi tersebut disampaikan Pertamina Patra Niaga pada Selasa, 22 September 2026. Perseroan menyiapkan sejumlah alternatif untuk memastikan ketersediaan BBM dan LPG tetap terjaga melalui langkah yang cepat, terukur, sekaligus tetap mengedepankan prinsip tata kelola.
Dalam proses tersebut, Pertamina Patra Niaga melakukan konsultasi dengan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Konsultasi dilakukan untuk memperkuat perspektif pencegahan dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kondisi yang membutuhkan respons cepat dan adaptif.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan, perseroan tetap menerapkan parameter kebutuhan yang jelas serta mekanisme persetujuan berjenjang dalam setiap proses pengadaan energi.
“Situasinya boleh extraordinary, tetapi governance kami harus tetap kuat. Justru ketika urgensinya semakin tinggi, kontrol dan tata kelola harus semakin kuat. Kami harus bergerak cepat menjaga ketahanan energi, namun setiap keputusan tetap harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, terdokumentasi, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Mars Ega.
Menurut dia, seluruh proses pengadaan pasokan bahan bakar dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional untuk mendukung ketahanan energi nasional. Pertamina Patra Niaga juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan guna memastikan proses pengamanan pasokan berjalan secara transparan dan akuntabel.
Penguatan tata kelola tersebut menjadi bagian penting di tengah kondisi rantai pasok energi global yang menghadapi berbagai dinamika. Pertamina Patra Niaga perlu memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menjaga setiap keputusan pengadaan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin mengatakan, penguatan aspek pencegahan perlu diterapkan sejak awal, terutama pada sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.
“Dalam situasi yang membutuhkan respons cepat, tata kelola tetap harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Kecepatan dan tata kelola bukan dua hal yang bertentangan. Yang penting, setiap keputusan memiliki dasar yang jelas, kewenangan yang terukur, proses yang transparan, serta dokumentasi yang memadai sehingga dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Aminudin.
KPK mendorong agar sistem dan mekanisme kontrol dibangun sejak awal dalam pelaksanaan pengadaan energi nasional. Dengan penguatan mekanisme pencegahan tersebut, proses pengadaan diharapkan tetap berjalan cepat dan adaptif tanpa mengesampingkan prinsip transparansi serta akuntabilitas.
Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap BBM dan LPG. Pengamanan pasokan energi menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan aktivitas masyarakat dan perekonomian nasional di tengah perubahan kondisi pasar energi global.
Pertamina Patra Niaga pun terus melakukan koordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan rantai pasok. Upaya tersebut dilakukan dengan tetap mempertahankan prinsip tata kelola dalam setiap keputusan strategis perusahaan. (SAE)
