NEWSENERGI.COM – Otoritas fiskal Indonesia mematok target ambisius untuk penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp225,7 triliun pada tahun 2026. Angka ini menjadi tulang punggung utama dengan kontribusi mencapai 67,1% dari total target kepabeanan dan cukai nasional yang berada di angka Rp336 triliun.
Di tengah kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memutuskan untuk tidak menaikkan tarif CHT tahun ini, optimalisasi penerimaan kini bergantung pada dua faktor kunci: pemberantasan rokok ilegal dan pemulihan volume produksi.
Syarat Mutlak Realisasi Target
Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menilai bahwa meski tanpa kenaikan tarif, target tersebut tetap realistis untuk dicapai. Ia berkaca pada preseden tahun 2019 di mana penerimaan cukai tetap tumbuh positif tanpa intervensi harga.
“Penerimaan cukai masih bisa tumbuh kalau ada peningkatan produksi. Ini hanya mungkin jika daya beli masyarakat pulih dan pemerintah mampu menanggulangi peredaran rokok ilegal secara efektif,” ujar Fajry, Rabu (18/3/2026).
Tren Positif dan Tantangan Rokok Ilegal
Data awal tahun 2026 menunjukkan dinamika yang kontras. Di satu sisi, ancaman rokok ilegal semakin nyata. Hingga Februari 2026, tercatat ada 2.872 penindakan (naik 44,1% yoy) dengan total 369 juta batang rokok ilegal yang disita—lonjakan drastis sebesar 106,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Namun di sisi lain, volume produksi mulai merangkak naik. Pemerintah mencatat pertumbuhan produksi rokok sekitar 7% pada Januari 2026. Hal ini menjadi angin segar setelah realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sempat terkontraksi 14,7% pada dua bulan pertama tahun ini (Rp44,9 triliun dibanding Rp52,6 triliun pada 2025).
Respons Pelaku Industri
Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Benny Wachjudi, mengonfirmasi adanya peningkatan pembelian pita cukai (CK-1) di awal tahun.
“Pabrik rokok membeli lebih banyak untuk mengantisipasi permintaan selama hari raya serta mengompensasi pembatasan angkutan logistik selama periode libur panjang,” jelas Benny.
Optimisme Kemenkeu
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa mengakui adanya tekanan akibat penurunan produksi di akhir 2025. Namun, ia optimistis tren telah berbalik arah.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan bahwa mekanisme penundaan cukai (postponement) akan membantu memperbaiki kinerja penerimaan dalam dua bulan ke depan seiring dengan pelekatan pita cukai pada produk yang siap dipasarkan.
“Kami memperkirakan dalam dua bulan ke depan kinerja penerimaan cukai akan membaik,” tutup Suahasil. (FMW)
