NEWSENERGI.COM – Di tengah menguatnya kinerja fiskal Jawa Timur, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai risiko stabilitas keuangan masih perlu diwaspadai, terutama akibat meningkatnya suku bunga simpanan perbankan yang berada di atas ketentuan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP). Kondisi ini menjadi salah satu perhatian utama LPS sebagai lembaga yang bertugas menjaga kepercayaan publik terhadap perbankan.
Kepala Kantor Perwakilan LPS II, Bambang S. Hidayat, menjelaskan bahwa meski TBP telah diturunkan sejak 1 Oktober 2025, tren bunga simpanan di pasar justru menunjukkan kenaikan. Proporsi nasabah yang menerima bunga di atas TBP melonjak signifikan dari 13 persen pada 2022 menjadi 32 persen pada September 2025. Menurut Bambang, situasi tersebut harus dikendalikan agar tidak menimbulkan tekanan tambahan bagi perbankan, terutama pada bank-bank kecil yang lebih rentan terhadap ketidakstabilan likuiditas.
“Selama periode 2024–2025 tercatat 26 BPR/BPRS masuk dalam penanganan LPS, dengan 23 di antaranya berakhir pada proses likuidasi. Satu bank berhasil diselamatkan melalui skema bail-in, sementara dua lainnya masih dalam proses penyelesaian. Pada tahun ini, satu BPR di Jawa Timur resmi dilikuidasi setelah izin usahanya dicabut Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ungkapnya kepada media di Surabaya pada Selasa (17/11).
Meski demikian, kebijakan penjaminan simpanan tetap berjalan efektif dan mampu menjaga stabilitas kepercayaan masyarakat. LPS mencatat cakupan penjaminan nasional masih berada di atas 90 persen, dengan 662 juta rekening bank umum dan 15,8 juta rekening BPR/BPRS berada dalam perlindungan. Di Jawa Timur, cakupan mencapai 75,02 juta rekening bank umum atau 99,95 persen, serta 2,46 juta rekening BPR/BPRS atau 99,97 persen.
Bambang juga menyoroti masih terbatasnya inklusi keuangan di Indonesia. Ia menyebut ada sekitar 51 juta penduduk yang belum memiliki rekening tabungan, sebuah kondisi yang dinilai menghambat upaya memperluas akses layanan keuangan dan pengelolaan dana masyarakat secara formal.
“LPS menilai peningkatan literasi dan inklusi keuangan harus menjadi agenda bersama seluruh pemangku kepentingan,”ujarnya kembali.
Sementara itu, sisi fiskal Jawa Timur menunjukkan penguatan signifikan. Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna, melaporkan realisasi pendapatan negara hingga triwulan III 2025 mencapai Rp180,63 triliun atau 63,88 persen dari target. Penerimaan perpajakan tercatat Rp173,93 triliun, sementara PNBP telah melampaui target dengan realisasi Rp6,7 triliun. Sektor industri pengolahan menjadi penopang utama penerimaan pajak dengan kontribusi Rp31,78 triliun.
“Penerimaan kepabeanan dan cukai turut tumbuh 4 persen secara tahunan dengan capaian Rp100,54 triliun atau 67,55 persen dari target. Bea keluar mencatat lonjakan hingga 418,97 persen mengikuti kenaikan harga CPO,” tambah Dudung.
Dari sisi belanja, DJPb Jawa Timur melaporkan realisasi mencapai Rp92,09 triliun atau 72,97 persen dari pagu, dengan belanja kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur menunjukkan kinerja positif. Program Makan Bergizi Gratis juga mencatat 5.265.514 penerima manfaat, menjadi capaian tertinggi ketiga nasional.
Sinergi antara otoritas keuangan dan fiskal dinilai tetap menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi regional. Baik LPS, DJKN, maupun DJPb menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan publik, memperkuat ketahanan fiskal, serta mengawasi dinamika sektor perbankan yang masih menghadapi tekanan suku bunga. (PDU)
