NEWSENERGI.COM – Wilayah Jakarta dan Bandung Raya belum direkomendasikan untuk pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan kedua wilayah tersebut belum memenuhi syarat teknis, terutama terkait ketersediaan lahan dan air untuk operasional.
“Yang siap ada tujuh daerah. Yang belum siap, dan ini sangat saya sayangkan, adalah kota Jakarta yang volume sampahnya mencapai 8.000 ton per hari,” ujar Hanif di Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Menurutnya, meskipun Jakarta dan Bandung memiliki timbulan sampah besar, keduanya belum memiliki kesiapan infrastruktur yang memadai. Hanif meminta Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi segera menyiapkan langkah konkret agar permasalahan sampah tidak terus menumpuk di tempat pemrosesan akhir (TPA).
Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLH mencatat, pada 2023 timbulan sampah di Jakarta mencapai 8.600 ton per hari. Sementara di Jawa Barat, total timbulan sampah mencapai 22.019 ton per hari, terdiri dari Kota Bandung 1.609 ton, Kabupaten Bandung 1.301 ton, dan Kabupaten Bandung Barat 742 ton.
Hanif menegaskan, proyek PSEL tidak bisa dilakukan tergesa-gesa tanpa memperhatikan kesiapan lahan, akses jalan, jaringan listrik, sumber air, hingga penerimaan masyarakat. “Kami ingin proyek ini tidak mangkrak. Semua harus disiapkan matang agar benar-benar berjalan dan berkelanjutan,” ucapnya.
Sebelumnya, Hanif telah menyerahkan laporan tujuh wilayah yang direkomendasikan untuk pembangunan PSEL kepada CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Perkasa Roeslani. Ketujuh wilayah tersebut meliputi Yogyakarta Raya, Denpasar Raya, Bogor Raya, Bekasi Raya, Tangerang Raya, Medan Raya, dan Semarang Raya.
Di sisi lain, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut volume sampah di Ibu Kota mencapai sekitar 8.000 ton per hari, dengan potensi ketersediaan sampah hingga 55 juta ton. Kondisi tersebut dinilai cukup untuk mendukung pembangunan beberapa proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
“Untuk PLTSa, kami sudah berkali-kali duduk bersama dengan Danantara dan sudah disepakati. Karena memang Jakarta dibanding daerah lain infrastrukturnya lebih siap,” kata Pramono.
Ia menambahkan, setiap unit PLTSa diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 35 megawatt listrik. Menurutnya, skema proyek bisa dijalankan tanpa tipping fee apabila tarif listrik sesuai standar. “Dengan skema yang tepat, penyelesaian masalah sampah di Jakarta akan jauh lebih cepat,” pungkasnya. (DEM)
